Rapat Koordinasi dan Sinergi Program P2H/HP2H Bawaslu Kab/Kota se-DIY Tahun 2026
|
Bawaslu DIY menggelar Rapat Koordinasi dan Sinergi Program Divisi P2H/HP2H Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY pada Senin, 9 Februari 2026, secara daring melalui Zoom Meeting .Rapat ini dihadiri oleh Kordiv P2H Bawaslu DIY, Kordiv P2H/HP2H Bawaslu Kab/Kota, Kabag PHD Bawaslu DIY, Kasubag Bawaslu Kab/Kota, serta staf pengawasan. Agenda utama membahas tindak lanjut Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 2026 tentang Ngabuburit Pengawasan, pelaksanaan program P2P 2026, serta pengawasan PDPB 2026
Program Ngabuburit Pengawasan akan mengangkat isu-isu krusial yang relevan dengan pengawasan partisipatif dan penguatan peran Bawaslu di tengah dinamika demokrasi. Kick off nasional dijadwalkan pada 23 Februari 2026, disusul tingkat provinsi pada 24 Februari 2026 Setiap kabupaten/kota diberikan keleluasaan menentukan jumlah kegiatan, dengan koordinasi agar tidak terjadi irisan jadwal. Pelibatan alumni pengawasan partisipatif, komunitas, serta jejaring pengawas menjadi salah satu penekanan penting dalam pelaksanaan program ini.
Program P2P tahun 2026 menjadi prioritas nasional dan akan dilaksanakan secara luring di masing-masing kabupaten/kota dengan kuota sekitar 40 peserta. Tema besar masih selaras dengan tahun sebelumnya, namun terdapat penekanan pada nilai kerelawanan, inklusivitas, dan keadilan gender, dengan target keterwakilan perempuan minimal 35 persen Skema kegiatan meliputi pemutaran video visual, penulisan catatan kritis, serta kelas offline selama satu hari penuh. Pelaksanaan dapat dimulai paling awal Mei/Juni 2026 dan berlangsung sepanjang tahun. Bawaslu DIY akan melakukan monitoring dan pendampingan terhadap pelaksanaan di seluruh kabupaten/kota
Dalam masa non-tahapan, pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tetap menjadi kewajiban yang harus dijalankan secara konsisten. Seluruh Bawaslu kabupaten/kota dilaporkan telah menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan PDPB kepada Bawaslu DIY .Koordinasi dengan KPU di masing-masing daerah juga terus dilakukan, termasuk persiapan kegiatan coklit/coktas pasca Lebaran serta konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.
Dalam sesi diskusi, setiap kabupaten/kota menyampaikan kesiapan menindaklanjuti arahan, termasuk menghadirkan best practice alumni P2P yang telah menginisiasi berbagai kegiatan edukasi demokrasi berbasis komunitas dan media sosial Rapat ini menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi, menghindari tumpang tindih jadwal, serta mendorong inovasi program pengawasan partisipatif sepanjang tahun 2026 demi menjaga kualitas demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta
