Ketua Bawaslu Gunungkidul Hadiri Rapat Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Tahun 2027

Gunungkidul, Kamis 19 Februari 2025 — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, Andang Nugroho, M.IP, menghadiri Rapat Forum Perangkat Desa/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Pertemuan BMT Ummat dan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul.Acara dimulai pukul 09.00 WIB dengan pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, pemaparan disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul, Drs. Wahyu Nugroho, M.Si.

Dalam paparannya, Kepala Kesbangpol menyampaikan sejumlah permasalahan strategis yang dihadapi, antara lain:

• Ideologi dan wawasan kebangsaan yang dinilai tidak lagi menjadi isu menarik bagi publik, khususnya generasi muda.
• Berkembangnya paham intoleransi, radikalisme, terorisme, serta kejahatan siber (cybercrime).
• Ancaman degradasi moral dan dampak negatif perkembangan teknologi, seperti maraknya judi online, penyalahgunaan Napza, pergaulan bebas, dan kenakalan remaja.
• Menurunnya rasa cinta dan bangga terhadap produk dalam negeri.
• Rendahnya tingkat keaktifan organisasi kemasyarakatan.
• Belum optimalnya partisipasi demokrasi masyarakat.
• Minimnya dukungan anggaran.
• Status kelembagaan penanganan narkoba yang masih berbentuk BNK dan belum menjadi BNNK.
• Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.

Menjawab berbagai tantangan tersebut, Kesbangpol memaparkan sejumlah program prioritas, di antaranya:

• Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.
• Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik serta pengembangan etika dan budaya politik.
• Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

Selanjutnya, materi disampaikan oleh Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul. Dalam paparannya, disampaikan beberapa isu strategis pembangunan jangka menengah daerah yang dihadapi Satpol PP, yaitu:

• Regulasi daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum lengkap.
• Jumlah pelanggaran ketertiban umum yang masih tinggi.
• Implementasi dan evaluasi kerja sama bidang ketenteraman dan ketertiban umum dengan kabupaten/kota perbatasan yang belum optimal.
• Koordinasi lintas sektor terkait pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum yang masih perlu ditingkatkan.

Kehadiran Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dalam forum ini menjadi bagian dari komitmen penguatan sinergi antarperangkat daerah dalam perencanaan pembangunan tahun 2027. Isu partisipasi demokrasi masyarakat yang turut menjadi perhatian dalam forum tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi pengawasan pemilu yang diemban Bawaslu. Melalui forum lintas perangkat daerah ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin solid dalam mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai kebangsaan, ketertiban umum, serta peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Gunungkidul