Bawaslu Kabupaten Gunungkidul Ikuti Studi Banding Pengelolaan JDIH di BPS Provinsi DIY

Yogyakarta, Jumat (3 Oktober 2025) – Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, dan Sengketa (HPS) Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, Mugi Hartana, bersama staf HPS, menghadiri kegiatan studi banding pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dilaksanakan di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

Kegiatan ini diikuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-DI Yogyakarta dan Bawaslu DIY, serta mendapat sambutan langsung dari Iwan Fajar Prasetyawan, Kepala Bagian Umum BPS Provinsi DIY. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bawaslu DIY yang berupaya memperkuat tata kelola dokumentasi dan publikasi produk hukum melalui JDIH.

Selama kegiatan berlangsung, tim pengelola JDIH BPS Provinsi DIY memaparkan berbagai inovasi dan praktik baik (best practices) yang telah diterapkan dalam pengelolaan JDIH di lingkungan BPS. Dijelaskan pula mengenai jenis-jenis produk hukum yang dapat diakses publik melalui platform JDIH, mengingat tidak semua dokumen hukum dapat dipublikasikan secara terbuka karena mempertimbangkan klasifikasi dan kerahasiaan dokumen tertentu.

                                                                                                                                                                    _{prosesi foto bersama setelah acara studi banding}

Pada sesi diskusi, Atang Suhendi, selaku pengelola JDIH BPS Pusat, turut hadir secara daring untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang sebelumnya telah dihimpun oleh Koordinator Divisi HPS Bawaslu DIY dari seluruh kabupaten/kota di wilayah DIY. Jawaban dan penjelasan yang diberikan menjadi bahan pembelajaran berharga dalam upaya pengembangan sistem JDIH di lingkungan Bawaslu, agar pengelolaan informasi hukum dapat semakin transparan, terstruktur, dan mudah diakses publik. Sebagai penutup kegiatan, Bawaslu DIY menyerahkan cinderamata kepada Kepala Bagian Umum BPS Provinsi DIY sebagai bentuk apresiasi dan kenang-kenangan atas penyambutan serta kerja sama yang baik. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas pengelolaan JDIH di tingkat daerah guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.