Bawaslu Gunungkidul Ikuti Rakor dan Training of Trainers Pelaksanaan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2026

Yogyakarta, 20 Mei 2026 – Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H), Deni Tri Utomo, S.Ag, bersama Kasubag P2H dan staf pengawasan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi dan Training of Trainers (ToT) Pelaksanaan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara hybrid di Ruang Abhiparaya Kantor Bawaslu D.I. Yogyakarta pada Rabu (20/05/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Divisi P2H, Kepala Subbagian, serta staf yang membidangi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat dari seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta. Kehadiran para peserta menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan program Pendidikan Pengawasan Partisipatif tahun 2026.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi terkait strategi pelaksanaan Pendidikan Pengawasan Partisipatif, metode fasilitasi pembelajaran, serta penguatan peran Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan.

Rapat koordinasi dan ToT ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar jajaran Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, memperkuat koordinasi pelaksanaan program, serta memantapkan kesiapan teknis dalam penyelenggaraan Pendidikan Pengawasan Partisipatif tahun 2026 di seluruh wilayah D.I. Yogyakarta.

Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, Deni Tri Utomo, S.Ag, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan jajaran Bawaslu dalam melaksanakan program pendidikan pengawasan yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Melalui Pendidikan Pengawasan Partisipatif, Bawaslu berharap dapat menciptakan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pengawasan pemilu serta mampu berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi. Program ini juga menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun budaya pengawasan partisipatif yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

Dengan adanya koordinasi dan penguatan kapasitas melalui kegiatan ToT ini, diharapkan pelaksanaan Pendidikan Pengawasan Partisipatif tahun 2026 dapat berjalan secara efektif, terukur, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan demokrasi di D.I. Yogyakarta.